Pemerintah Pantau Pelaksanaan PSU Di 9 Kecamatan Barito Utara Melalui Zoom Meeting.
METRO BATARA,Muara Teweh-Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama pemerintah provinsi dan pusat, menggelar zoom meeting pemantauan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan kecamatan se-Kabupaten Barito Utara, bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara,(06/08/2025)
Pj.Bupati Barito Utra Indra Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya Gubernur, Kapolda, Kabinda, serta tim pengawas dan evaluasi dari Kemenkopolkam RI, Bawaslu, Forkopimda Provinsi telah meninjau secara langsung pelaksanaan PSU, baik melalui udara maupun darat.
“Kami mengunjungi tiga TPS percontohan, dan secara keseluruhan, berdasarkan hasil pantauan menggunakan dua helikopter, pelaksanaan PSU berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Beliau juga menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut, Pak Gubernur sempat menanyakan mengenai persentase kehadiran pemilih. “Berdasarkan laporan yang kami terima sekitar pukul 09.00 WIB, beberapa TPS telah mencatat partisipasi pemilih mencapai 40 hingga 50 persen. Kami juga memantau kondisi ketertiban dan keamanan di sekitar TPS, yang sejauh ini berjalan kondusif,” jelasnya.
“Pada siang hari ini, Bapak Gubernur akan menyapa langsung bapak ibu yang berada di sembilan kecamatan. Perlu kami laporkan bahwa setiap kecamatan telah didampingi oleh satu kepala OPD, dan seluruh kepala OPD saat ini sudah berada di lokasi masing-masing,” tambahnya.
—
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran meminta kepada seluruh camat untuk tetap berada di wilayah masing-masing selama pelaksanaan PSU berlangsung. Beliau memerintahakan oara camat untuk melakukan pemantauan aktif di seluruh titik TPS di wilayahnya, dan memastikan tidak terjadi hambatan dalam distribusi logistik, tidak ada intimidasi, serta tidak ada pelanggaran yang mencederai proses demokrasi.
“Jika terjadi kejadian menonjol, segera laporkan secara berjenjang melalui grup koordinasi atau langsung ke Posko Kabupaten maupun Posko Provinsi. Koordinasi harus berjalan dengan baik dan tetap terkendali. Pastikan sinergi dan komunikasi terjalin efektif antara camat, PPS, PPK, KPPS, Kapolsek, Danramil, serta seluruh aparat keamanan lainnya.” Ujarnya
“Netralitas profesional aparatur ditegaskan kembali tidak boleh ada ASN,kepala desa,perangkat desa maupun RT RW yang telibat dalam memihak salah satu calon,jika terjadi pelanggaran tidak ada toleransi dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,”tegasnya.
—
Pada kesempatan ini juga disampaikan arahan dari unsur Forkopimda provinsi yang menekankan pentingnya kewaspadaan pada fase yang krusial, yakni saat proses penghitungan suara. Oleh karena itu, TNI dan Polri diminta untuk mengantisipasi segala potensi gangguan, baik di TPS maupun di tengah masyarakat.
Ditekankan pula bahwa sinergitas antara masyarakat dan aparat TNI-Polri harus tetap terjaga hingga seluruh tahapan, termasuk penetapan hasil, selesai. Kemenangan pasangan calon kepala daerah terpilih nantinya merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara, (MB1)
