HMI MUARA TEWEH DESAK DPRD BARUT MENUNTASKAN RAPAT PARIPURNA UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
Metro Batara Ketua Umum HMI Muara Teweh, mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi yang terjadi di dalam tubuh DPRD Barito Utara saat ini, terutama terkait dengan enam kali rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang gagal mencapai kuorum dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Menurut izul, kegagalan kuorum tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan politik yang semakin meruncing di antara fraksi-fraksi di DPRD.
Zulfikri selaku ketua umum mengatakan bahwa perbedaan pandangan politik ini memperlihatkan ketidakmatangan sikap politik sejumlah anggota DPRD. “Perbedaan pandangan politik seharusnya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ketika hal tersebut justru menghambat tugas-tugas utama pemerintahan, seperti pembahasan APBD, hal ini jelas merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kegagalan rapat paripurna yang kesekian kalinya tersebut mencerminkan ketidakseriusan beberapa anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif mereka. Kegagalan pembahasan APBD Perubahan ini berpotensi mengancam jalannya program-program penting, salah satunya adalah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. “Penerimaan CPNS dan PPPK yang dijadwalkan pada akhir tahun ini terancam gagal apabila APBD Perubahan tidak segera disahkan. Ini akan menjadi kerugian besar bagi semua masyarakat.” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum HMI Muara Teweh juga mendesak agar para pemangku kebijakan di DPRD segera menyelesaikan perbedaan pandangan politik ini demi kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. “Kami berharap DPRD Barut dapat kembali fokus pada tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, izul menegaskan bahwa transparansi dalam penganggaran menjadi kunci penting dalam menghadapi permasalahan seperti ini. “Kami mendesak agar pihak terkait, khususnya para anggota DPRD Barut, segera menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Perubahan APBD harus segera diselesaikan, karena berdampak pada banyak sektor, termasuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.”
HMI Muara Teweh juga berencana menggelar audiensi bersama DPRD Barito Utara untuk membahas lebih lanjut dampak dari kebuntuan politik ini terhadap pembangunan di Barito Utara, serta solusi-solusi konkrit yang dapat diambil agar situasi ini tidak berkepanjangan.(MB1)
